Debat Sengit PDIP dan NasDem DKI Jakarta Soal Sodetan Ciliwung, Kadis SDA Bingung

Liputan6.com, Jakarta - Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan eksekutif terkait pembebasan tanah untuk tahun anggaran 2023 pada Rabu (1/1/2023). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal hadir untuk menyampaikan paparan.

Di tengah-tengah rapat, beberapa anggota Komisi D menyinggung proyek sodetan Ciliwung yang disebut mangkrak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, pembahasan tersebut diambil alih oleh Wakil Ketua Komisi D Nova Harivan Paloh.

"Pak Yusmada (Kepala Dinas SDA), saya minta keterangan sedikit saja mengenai sodetan Ciliwung. Ini kan digembor-gemborkan katanya mangkrak nih di SDA. Nah sodetan itu gimana, tanggung jawab pusat atau kita? Mangkraknya di mana?" kata politikus NasDem tersebut saat rapat.

Kemudian, Yusmada menjelaskan bahwa pembebasan lahan dan pembangunannya merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemprov DKI, kata Yusmada, hanya berperan dalam praperencanaan dalam penentuan lokasi (penlok) trase kali.

"Sodetan itu, baik pembebasan lahannya maupun fisiknya oleh Kementerian PU," ujar Yusmasa

"Berarti bukan kita ya?" cecar Nova.

"Bukan," balas Yusmada.

Kemudian, rapat berlanjut dengan pembahasan lain. Namun, Ketua Komisi D Ida Mahmudah kembali menyinggung proyek sodetan Ciliwung.

"Pembebasan lahan memang kewajiban Pemda DKI. Cuman karena Pemda DKI tidak dianggarkan, akhirnya minta bantuan pemerintah pusat. Tapi apapun itu, yang pasti kita sudah punya sodetan dan cukup luar biasa bagusnya. Itu cukup luar biasa. Pembangunannya cepat dan luar biasa," kata politikus PDIP tersebut.

Mendengar hal tersebut, Nova merasa tak terima. Ia meminta Yusmada kembali menegaskan siapa yang bertanggungjawab terjadap proyek tersebut.

"Bahasa tidak dianggarkan. Apa benar tidak dianggarkan Pak Yusmada?" kata Nova.

"Sodetan ya ngga ada anggaran kita karena kewenangan semua (pemerintah) pusat," jawab Yusmada.

"Tadi Bu Ida bilang tidak dianggarkan katanya. Karena tidak dianggarkan, maka dianggarkan di pemerintah pusat. Emang kita engga menganggarkan apa gimana?" tanya Nova.

Tak lam kemudian, salah satu anggota Komisi D menimbrung. Ia berkomentar bahwa kewenangan ada di pemerintah pusat sehingga anggaran tidak ada di DKI.

"Wewenangnya di pemerintah pusat kan?" saut Nova setelah mendengar rekannya berkomentar.

Kemudian, Ida tak tinggal diam. Dia kembali bersuara.

"Jadi gini, konsep sodetan itu adalah gubernur yang lama, sebelum Pak Anies ada konsep membuat sodetan. Setelah itu, tidak jalan lagi sodetannya. Jawabannya gampang sebenarnya, antara normalisasi dan naturalisasi," kata Ida.

Namun, Nova merasa tak puas dengan jawaban tersebut. Ia kembali menyalakan mic di depannya.

"Izin, saya mau meng-clear-kan saja. Tadi Bu Ketua (Ida) bilang tidak dianggarkan," kata Nova.

"Ya memang tidak ada anggaran," balas Ida.